Pemuja Berita - Menengok Lagi Kritik-kritik Keras Fadli Zon ke Pemerintah. Politisi Gerindra Fadli Zon bersama Fahri Hamzah mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Fadli dan Fahri Hamzah tidak menolak penghargaan tersebut.

Di sisi lain, Fadli dan Fahri termasuk dua orang yang selalu vokal mengkritik pemerintah. Keduanya kerap melontarkan kritik-kritik lewat akun twitter pribadinya. Beberapa kritik juga dilontarkan terkait ekonomi.

Terbaru, Fadli mengeluh dan mengkritik PLN soal tagihan listrik yang membengkak. Dalam akun twitternya Fadli mengatakan, dia juga merasakan hal yang sama dengan yang masyarakat rasakan di masa pandemi terkait dengan tagihan listrik.

"Memang banyak keluhan tagihan listrik melonjak. Sy jg mengalami yg sama," demikian cuitan Fadli Zon dalam akun Twitter-nya, @fadlizon dikutip detikcom, Selasa (9/6/2020).

Dalam postingannya, dia meminta PLN bisa berlaku transparan. Dia ingin perusahaan listrik negara tersebut penjelasan bagaimana tagihan bisa membengkak.

"@pln_123 harus transparan atas keluhan2 di masyarakat. Knp tagihan listrik makin melonjak? Ada privatisasi?," tambahnya. QQ Online

Selain itu, Fadli juga pernah mengkritik pemerintah soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam kritiknya, Fadli Zon menyinggung soal unicorn hingga tol langit.

"Pertama, @BPJSKesehatanRI ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan. Sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yg mencederai kepercayaan publik pada lembaga tsb," cuit Fadli Zon seperti dilihat detikcom, Rabu (6/11/2019).

Yang kedua, kata Fadli Zon, BPJS Kesehatan sudah harus memanfaatkan teknologi digital dalam transparansi tata kelola. Bila perlu, tambah dia, peserta harus memiliki akun digital yang bisa diakses untuk dapat melihat setiap transaksi.

"Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yang sudah diklaimnya, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yang bisa diklaim, serta mana yg tidak," jelasnya.

Dari situ, kemudian Fadil Zon menyinggung soal Jokowi yang kerap menyebut soal Industri 4.0, unicorn, hingga tol langit. Dia mengatakan agar hal itu harus segera diterapkan untuk membantu benahi defisit BPJS Kesehatan.

"Bukankah Presiden di mana-mana selalu ngomong Revolusi Industri 4.0, 'unicorn', 'decacorn', atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk membenahi @BPJSKesehatanRI," tuturnya.

Pada April 2019, Fadli juga mengkritik penghargaan yang diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kala itu, Sri Mulyani mendapatkan predikat sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik 2019 versi Majalah FinanceAsia. Itu merupakan kali ketiga Sri Mulyani mendapatkan penghargaan sejenis.

Fadli pun melontarkan kritik. Fadli Zon menilai Sri Mulyani hanya sebagai menteri keuangan terbaik di mata asing bukan di mata masyarakat Indonesia. Sindiran itu diutarakannya melalui akun twiternya @fadlizon.

"Terbaik di mata asing, bukan di mata rakyat Indonesia. Ia telah membuat tuannya senang makanya diganjar hadiah. Bu, hadiah terbaik adalah dr rakyat, yaitu bisa tersenyum dg keadaan. Ekonomi sulit rakyat makin menderita," cuit Fadli Zon seperti dilihat detikFinance, Jumat (5/4/2019).

BACA JUGA : Rela Lakukan Apa Saja demi Pekerjaan, 11 Kekocakan Orang ini Layak Diapresiasi. Totalitas!

Jauh pada tahun 2018 lalu, Fadli Zon juga sempat mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Saat masih menjabat, Susi dinilai tidak memperhatikan nasib nelayan.

"Di tempat lain, kita membangga-banggakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat. Seolah itu adalah ukuran keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan," cuitnya dalam akun Twitter @fadlizon, seperti dikutip Rabu (7/2/2018).

Fadli bahkan menyebut nasib nelayan saat ini kerap dikriminalisasi lantaran persoalan penggunaan alat tangkap yang tak kunjung selesai.

"Padahal, di saat yang bersamaan, nelayan kita masih menjadi kelompok termiskin, bahkan sempat menjadi kelompok yang rentan terkena kriminalisasi gara-gara persoalan alat tangkap," sambungnya.

Susi pun kala itu membalas: "Ukuran keberhasilan yg telah anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan," balas Susi

Namun akhir tahun lalu, Fadli berada di pihak Susi soal ekspor benih lobster. Dia tidak sependapat dengan koleganya di Partai Gerindra, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster.

"Sy sarankan pd kolega sy Menteri Edhy Prabowo untuk mempertimbangkan masukan n kritik yg baik soal benih lobster," cuit Fadli pada akun Twitternya @fadlizon, seperti dikutip Selasa (17/12/2019).

Fadli menyarankan Edhy untuk menimbang kembali rencananya tersebut dan mempertahankan kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Fadli bilang, Susi punya nasionalisme yang tinggi.

"Jangan apriori walau datang dr manapun apalagi dr pendahulu @susipudjiastuti yg punya nasionalisme tinggi. Sy yakin Menteri Edhy Prabowo akan bijak bersikap," cuitnya. Daftar TiketQQ