Pemuja Berita - Sri Mulyani Minta Hemat Anggaran, Luhut Minta PNS Work From Bali. Beredar surat Menteri Keuangan perihal penghematan belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2021. Surat bernomor S-408/MK.02/2021 ini ditujukan untuk seluruh menteri kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Dalam surat tersebut, terdapat tujuh poin penting mengenai permintaan penghematan anggaran belanja tahun anggaran 2021. Seperti yang tertuang dalam poin pertama.

"Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021," tulis poin pertama surat Menkeu yang dikutip, Jumat (21/5/2021).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggencarkan program Work From Bali khususnya kepada para kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Program tersebut nantinya ditujukan kepada para pegawai kementerian yang melakukan pekerjaannya dari Bali. Adapun, Luhut mengungkapkan program ini pada 19 Mei 2021.

Ada tujuh kementerian yang berada di bawah koordinasinya sebagai Menko, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Investasi/BKPM.

BACA JUGA : Duh! Ada Kebocoran Data 279 Juta Penduduk RI, Ini Bahayanya

"Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves," jelas Luhut dalam keterangannya.

Mengenai alasan program Work From Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengungkapkan Bali merupakan salah satu provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi, karena bertumpu pada sektor pariwisata.

Ekonominya turun drastis hingga minus 9%. Oleh karena itu pemerintah mengambil sikap dengan cara pencanangan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN tujuh K/L di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tidak hanya itu, Bali juga akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan. Di samping itu, implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 terus digalakkan guna menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," kata Odo dalam keterangan resminya. Daftar TiketQQ