Pemuja Berita - 7 Gebrakan Ahok yang Bikin Geger. Langkah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina menuai sorotan publik. Jauh sebelum menjadi Komut, Ahok juga kerap menelurkan kebijakan yang bikin heboh semasa memimpin DKI Jakarta.

Dihimpun detikcom, Kamis (17/6/2021), Ahok sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sejak 2012. Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Ahok resmi dilantik menjadi Gubernur DKI pada akhir 2014.

Ahok sempat mencalonkan diri di Pilgub DKI 2017 namun kalah dari pesaingnya Anies Baswedan. Kini setelah tak aktif lagi di politik, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Berikut sederet gebrakan sejak menjabat Gubernur DKI hingga Komut Pertamina:

1. e-Budgeting

Salah satu kebijakan yang dipamerkan semasa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI adalah e-budgeting. Ahok menyebut sistem e-budgeting telah menghemat banyak anggaran.

Ahok menceritakan soal e-budgeting kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (2/2/2015) sore.

"Terus e-budgeting. Kan saya bilang, kata sosialisasi nggak boleh, beli mesin penghancur kertas, penghitung duit, nggak boleh. Begitu masuk ke komputer, sistem kami menolak," kata Ahok di Balai Kota, Senin (2/2/2015).

Dengan e-budgeting, Ahok berkata, anggaran-anggaran yang tidak memiliki nilai atau fungsi penting akan langsung dieliminasi. Dengan begitu, anggaran pun bisa dihemat sangat banyak.

"Kemaren tau nggak, berapa duit yang kita dapet dari penolakan-penolakan dari mereka-mereka yang masih bandel mau masukin? Itu Rp 4,3 triliun. Semalam ada yang masukin lagi, kan harus 100 persen e-budgeting, dapat lagi Rp 1 triliun," ucap Ahok.

"Jadi Rp 5,3 triliun kita hemat dari sistim e-budgeting. Jadi sistem yang kita bikin ini mulai jalan. Harusnya 2014 sudah jalan. Hanya waktu itu mereka masih bandel, ngeles, ngeyel, nggak mau kan," sambung Ahok.

Di kesempatan lain, Ahok mengatakan e-budgeting juga digunakan sebagai jebakan batman untuk para koruptor.

Berawal dari temuan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun pada 2014. Ia menemukan pengadaan UPS senilai Rp 4,3 triliun, dan berhasil dipotong.

"Pak Lasro jelas, sudah coba memotong Rp 4,3 triliun tapi kan masih ada suku dinas di bawahnya yang masih nakal kan. Dipaksa, makanya masih lolos di 2014, masih lolos 55 paket," kata Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

2. e-Musrenbang

Ahok mengatakan selama ini masyarakat tidak tahu siapa yang menyusun program di tingkatan kelurahan. Untuk itulah disusun rencana untuk meng-elektronik-kan bahan tersebut.

"Dengan e-Musrenbang bisa tahu, termasuk siapa yang ganti dan ada passwordnya. Itu saya mau taruh itu di smart city misalnya Keluruhan Warakas, pembahasan di kelurahan itu apa hingga sampai provinsi, sehingga masyarakat tahu kenapa ditunda apa karena uangnya, dan tidak ada lagi dipagukan anggaran," jelas Ahok di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015).

Intinya, melalui program ini, warga bisa terlibat dan melihat langsung apa yang telah diprogramkan. Warga bisa melakukan pengawasan untuk menghindari adanya kecurangan.

"Dengan itu, bisa kita monitor secara elektronik. Saya gampang kontrol ke wilayah, kenapa di sana dihilangkan, kalau ternyata kinerja tidak benar ya kita stafkan saja," kata Ahok.

Ahok mengakui, ini bukanlah hal yang baru. Rencananya program ini akan dijalankan mulai tahun ini.

"Ini tidak baru, di luar negeri sudah ada, kita nyontek aja, tergantung punya niat nggak? Atasi korupsi gampang, buat se-transparan mungkin, biar semua orang bisa awasin. Kalau transparan, kita diplototin dan kalau berbuat salah pasti malu. Dari sini ada yang salah kita perbaiki. Tahun ini akan kita jalankan dan 2016 nanti APBD DKI full e-budgeting sesungguhnya," ujar Ahok.

3. Pamer Slip Gaji di Website

Ahok memamerkan slip gajinya di website. Dalam situs pribadinya di Ahok.org, Senin (16/3/2015) Ahok memang belum mencantumkan gajinya setelah menjabat Gubernur DKI.

Ahok pernah mencantumkan gajinya saat menjadi Wagub DKI. Gaji yang dicantumkan Ahok yakni pada Februari 2013 setelah pajak yakni Rp 2.810.100. Selain gaji, Ahok juga mencantumkan tunjangan jabatan Februari 2013 setelah pajak yakni Rp 4.104.000. Sehingga Ahok total mendapatkan Rp 6.914.100.

Pada 10 Maret 2014, Ahok mencantumkan laporan pengembalian uang tunjangan operasional 2014 'warisan' Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Rp 4,8 miliar.

Jokowi tidak menggunakan uang tunjangan pada April, Mei, Agustus dan September karena sedang cuti capres 2014. Ahok hanya menggunakan warisan tersebut sebesar Rp 2 miliar. Ahok menggunakannya untuk bantuan gereja, bantuan rumah kaca, pengamanan Natal, Tahun Baru dan beberapa dana cadangan kebutuhan lainnya.

Ahok hingga akhir 2014 masih memakai gaji sebagai Wagub. Mulai 2015 ini baru memakai gaji sebagai gubernur. Tapi uang itu pun belum cair karena terkait anggaran yang belum disahkan.

"Kita operasional besar. Kemarin baru terima operasional gaji Rp 200 juta lebih. Gaji saya sendiri Rp 7 juta, tapi sudah terima banyak dari operasional," jelas Ahok.

BACA JUGA : Pujian Johan Budi untuk Kapolri yang Bantu KPK Tangkap AKP Robin

4. Ahok Kembalikan Sisa Dana Operasional Gubernur Rp 1,2 M

Ahok mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo. Ahok juga mengembalikan sisa biaya operasional gubernur untuk Mei 2017 sebesar Rp 1,2 Miliar.

Dalam surat pernyataan yang diterima detikcom, Rabu (24/5/2017), tertulis sisa Biaya Penunjang Operasional (BPO) yang dikembalikan yakni sebesar Rp 1.287.096.775. Uang tersebut ditransfer melalui Bank DKI atas nama Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

"Sehubungan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Sisa Masa Jabatan Tahun 2017 Tertanggal 12 Mei 2017, maka saya dengan ini menyatakan akan mengembalikan sisa BPO Kepala Daerah bulan Mei tahun 2017," sebut Ahok dalam surat pernyataannya.

5.Bongkar anggaran UPS

Saat menjadi Gubernur Jakarta, Ahok pernah mengungkap anggaran uninterruptible power supply (UPS) yang membuat sejumlah anggota DPRD DKI diperiksa penegak hukum. Mulanya, Ahok ke KPK melaporkan adanya dana Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi untuk pengadaan UPS. Polisi juga menyelidiki isu ini.

Anggaran UPS masuk ke APBD Perubahan 2014. Belakangan diketahui, nilainya Rp 12,1 triliun.

Langkah Ahok membongkar anggaran Jakarta mengakibatkan perseteruan terbuka antara Ahok dan DPRD DKI. Ahok sudah beraksi menulis di berkas anggaran ke DPRD berbunyi 'Anggaran Nenek Lu' atau 'Pemahaman Nenek Lu' sebagai langkah protes.

Rentang 28 Januari sampai 12 Maret 2015, tim penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 35 saksi kasus pengadaan UPS. Tak lama kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menjadi perbincangan banyak orang lantaran salah menyebut 'UPS' sebagai 'USB'.

Perkembangan terakhir soal kasus korupsi UPS ini, diberitakan detikcom pada 24 Juni 2020. Eks Kepala Suku Dinas Jakarta Pusat Zaenal Soleman divonis 8 tahun penjara usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Zaenal.

6. Bongkar dana siluman Rp 700 miliar

Ahok membongkar 'dana siluman' di Dinas Tata Air Pemprov DKI senilai Rp 700 miliar pada 2015 silam. Dia menemukan ada 17 nomenklatur usulan anggaran yang sudah disetujui DPRD DKI. Namun, pada RAPBD 2016, hanya muncul nomenklatur baru yang terdiri dari total anggaran, tanpa rincian 17 nomenklatur.

Ahok enggan menerka-nerka apakah ini dilakukan anak buahnya sebagai upaya mark up atau tidak. Namun dia meminta kepada DPRD untuk memberitahukan siapa-siapa saja di Sudin Tata Air yang tidak becus bekerja agar dapat segera diganti.

"Bisa main bisa goblok, enggak kerja. Dua saja kan pilihannya maka saya bilang ke DPRD, dari pembahasan ini lapor ke saya siapa yang kelihatan bodoh dan enggak bisa kerja, kita ganti," tegas Ahok, Kamis (10/12/2015) lampau. Singkat cerita, usulan anggaran itu kemudian dihapus oleh DPRD DKI supaya tidak terealisasi

7. Hapus Fasilitas Kartu Kredit

Ahok menyebut penghapusan fasilitas kartu kredit untuk manajer, direksi dan komisaris telah menjadi kesepakatan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).Ia menyatakan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak.

"Secara lisan, para dekom (dewan komisaris) dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (15/6/2/2021).

Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir juga dikatakan Ahok sudah setuju dengan rencana penghapusan kartu kredit korporasi ini.

"Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," kata Ahok. Daftar TiketQQ