Pemuja Berita - Kritisi Jubir Vaksinasi Corona, Komisi I DPR: Suaranya Tak Terdengar. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengkritisi vaksinasi yang rencananya akan dimulai bertahap pada tahun 2021 mendatang.

Dia mengatakan, untuk mendapatkan vaksin hingga saat ini publik masih dalam situasi yang tidak pasti terutama masyarakat pra sejahtera yang berada di pelosok Indonesia. Menurutnya, upaya baru tim gugus tugas pusat dengan membentuk juru bicara vaksinasi COVID-19 pun dinilai tidak efektif bagi masyarakat.

"Saya tidak mengerti, mengapa lima jubir pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang Vaksin ini seperti enggak terdengar di manapun," ujar Farhan dalam keterangan resminya, Senin (14/12/2020).

"Saya khawatir terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan soal komunikasi publik, sehingga lima jubir vaksin COVID-19 suaranya nyaris tak terdengar," tambahnya.

Dia menilai adanya kegagalan koordinasi di antara lembaga negara dengan BUMN yang menangani COVID-19. "Tercermin dari optimisme yang tiba-tiba membludak karena kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Padahal BPOM tegas tidak akan keluarkan ijin pemakaian darurat dalam waktu dekat," ujarnya.

Dia mengatakan, lima juru bicara ini belum memberikan keyakinan kepada masyarakat soal vaksin dengan transparan mengenai teknis penerimaannya. "Narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalah akibat pandemik? Atau salah satu dari sekian banyak solusi," tuturnya.

BACA JUGA : Perlawanan Berujung Penembakan 4 Laskar FPI di TKP 4 Tol Japek Km 51+200

Hasilnya, publik dihadapkan pada situasi bimbang soal vaksin, karena kerap bertolak belakang dengan wacana terkait agenda vaksinasi. "Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam-macam soal vaksin COVID-19 ini. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar," ucap Farhan.

Dia mengungkapkan, ada petisi masyarakat ke DPR yang meminta vaksin untuk digratiskan sebagai respons dari pernyataan Menkes 25 juta dosis gratis, 75 juta masyarakat membeli vaksin yang ditetapkan secara sepihak.

"Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, optimisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma merancang infrastruktur untuk kemapanan distribusi juga harus didukung. "Kalau sudah menyiapkan sistem distribusinya, ada rasa optimis. Tetapi tidak menjawab distribusi dari Puskesmas ke masyarakat. Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional secara serempak? Ataukah akan diberikan secara selektif sesuai prioritas," ujarnya.

Farhan berharap vaksinasi harus terlaksana dengan adil merata kepada masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke. "Kita semua diberi vaksin dengan prinsip keadilan. Keadilan bisa tercapai jika ada transparansi. Maka diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi Nasional ini," ujarnya. Daftar TiketQQ